DP3APPKB Situbondo Gelar Rakor PUG Tahun 2024
DP3APPKB Situbondo Gelar Rakor PUG Tahun 2024
by. Lintas WartaNasional.Com
SITUBONDO – LINTAS WARTANASIONAL – “Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) gelar rapat koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024, berlangsung di Aula lantai II kantor Pemkab setempat, Selasa (5/3/2024).
“Sementara ini, penyampaian Kepala DP3APPKB Situbondo, H. Imam Darmaji menjelaskan, hari ini mengadakan rakor PUG Tahun 2024, dimana dari awal pihaknya sudah mengingatkan agar pelaksanaan penganggaran ataupun pembangunan harus memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam hal keseteraannya. Artinya di masing-masing OPD dalam pelaksanaan anggaran ataupun kegiatannya harus menjamin adanya keseteraan gender. Yakni memberikan peluang yang sama antara laki-laki, perempuan, disabilitas ataupun warga yang termarjinalkan untuk dijamin ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
“Adapun salah satu yang diharapkan indikator penilaian keseteraan gender yaitu ada pemberian penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dimana setiap tahun untuk menilai keseteraan gender ini diadakan Anugerah Parahita Ekapraya. Alhamdulillah Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 mendapat predikat Nindya. Ini menjadi kebanggaan bagi kita karena di Provinsi Jatim hanya ada 6 kota/kabupaten yang mendapat penghargaan APE tingkat Nindya,” beber Imam
‘Hal ini juga disampaikan oleh Imam, guna mempertahankan penghargaan APE di Tahun 2024, diharapkan tetap adanya sebuah koordinasi dan partisipasi dari semua OPD Pemkab Situbondo untuk menjamin pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Situbondo bisa berjalan dengan baik.
“Sementara itu, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Situbondo, Prio Handoko mengingatkan, jajaran OPD untuk mempunyai mindset bahwa Situbondo ini merupakan kabupaten inklusif “Kita sudah mempunyai breanding kabupaten inklusif. Artinya siapa yang layak di sana? Kebijakan gender, ada kebijakan layak anak, ada kebijakan perempuan, ada kebijakan difabel. Maka dari itu, pimpinan OPD harus punya fokus terkait,”tambah Prio, “(tim/red)
Redaksi : Lintas WartaNasional.Com
